hak paten

Posted: 3 Desember 2009 in makalah universitas

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1. LATAR BELAKANG

Dalam pengertian ilmu dan teknologi, Hukum Paten di Amerika Serikat mendefinisikan penemuan (invention) sebagai suatu alat/perangkat (devices) atau proses yang tidak hanya bersifat baru (novel) dan bermanfaat, tetapi juga yang : (i) mencerminkan pemikiran yang kreatif, (ii) memiliki sumbangan nyata terhadap kemajuan bidang ilmu, dan (iii) dihargai oleh para pakar sebagai suatu kemajuan dan bukan sekedar keahlian, seniman, atau mekanik dalam menciptakan temuan yang mempunyai aplikasi komersian luas (Anonim, 1998). Jika definisi ini diterapkan secara konsisten untuk menilai hasil-hasil penelitian dasar di Indonesia, tampaknya akan banyak yang berpendapat bahwa tidak ada atau sangat sedikit yang memenuhi syarat.

Terlepas dari hal tersebut di atas, hampir semua penelitian memiliki tujuan, baik yang langsung terkait dengan aplikasi komersial maupun yang hanya bermanfaat untuk kemajuan bidang ilmu. Para peneliti di bidang biologi molekuler sering menyatakan bahwa mereka tidak mungkin menghasilkan temuan yang bernilai komersial, karena sifat ilmu dasarnya. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena penelitian yang menghasilkan produk atau proses molekuler yang dapat memperbaiki teknologi yang ada saat ini jelas akan memenuhi syarat sebagai temuan aplikatif. Contohnya adalah temuan promoter 35’S dan Monsanto yang dipatenkan. Temuan ini memiliki nilai komersial karena para praktisi biologi molekuler tanaman hampir semuanya memerlukannya.. Contoh lain adalah penggunaan teknik elektroforesis DNA untuk menseleksi kemurnian genetik klon tanaman secara dini. Bagaimanapun juga, efektivitas suatu temuan atau hasil penelitian sangat ditentukan oleh penanganan diseminasi selanjutnya.

Cara-cara diseminasi temuan/hasil penelitian sangat ditentukan oleh sifat temuan dan tujuan penelitinya. Untuk penelitian yang tidak memiliki nilai aplikasi, khususnya komersial, jalur publikasi merupakan cara yang umum. Sebagai satu bentuk kekayaan intelektual, temuan yang dipublikasikan perlu dan telah tersedia alat perlindungan hak kepemilikannya, yaitu dalam bentuk Hak Cipta. Teknik ini tidak dapat diterapkan untuk hasil penelitian yang bernilai ekonomis, khususnya jika penelitinya bermaksud mengkomersialisasikannya. Alasannya adalah terutama karena keunggulan satu produk komersial terletak pada teknologi produksinya. Sekali teknologi ini dipublikasikan sebelum memperoleh hak perlindungan kepemilikan intelektual, teknologi tersebut menjadi milik masyarakat (public domains) dan peneliti yang bersangkutan tidak dapat melakukan klaim sebagai satu-satunya pihak yang boleh menggunakannya. Namun, Hak Cipta dan hasil karya berupa buku dan lagu/musik, memiliki nilai komersial yang mampu menghasilkan royalty bagi penciptanya.

Pemahaman terhadap cara-cara diseminasi hasil penelitian saat ini di kalangan peneliti di Indonesia tergolong masih terbatas, terlebih lagi yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Makalah ini selanjutnya menyajikan informasi atas dasar pengalaman penulis tentang diseminasi dan HaKI, dalam upaya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan pemberdayaan hasil penelitian, khususnya di lingkup perguruan tinggi di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual kegiatan (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi (menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.).

Salah satu contoh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang selanjutnya akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini adalah Hak Paten. Paten merupakan ide di bidang teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaan antara lain televisi, proses pembuatan obat, dsb.

Dalam penulisan ini akan dibahas lebih jauh mengenai Paten yang akan dihubungkan dengan beberapa peraturan khususnya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

  1. 2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan ini, akan dibahas beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Apa yang dimaksud dengan paten ?

2. Apa saja hak dan kewajiban dari pemegang paten ?

3. Bagaimana cara prosedur permohonan dan pendaftaran paten ?

4. Bagaimana cara pengalihan paten ?

5. Apa yang menyebabkan pembatalan paten ?

  1. 3. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan ini, diharapkan kepada setiap pembaca untuk :

1. Mengetahui pengertian atau maksud dari paten itu sendiri.

2. Mengetahui hak dan kewajiban pemegang paten.

3. Mengetahui cara pendafaran paten.

4. Mengetahui cara pengalihan paten.

5. Mengetahui penyebab pembatalan paten.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. PENGERTIAN PATEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas

hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya

kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasi produksi. Teknologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang diterapakan dalam proses industri. Penemuan yang memenuhi syarat kebauan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dapat diberikan paten. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 bahwa “Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”.

a. Syarat Kebaruan

Suatu penemuan dianggap memenuhi syarat kebaruan jika pada saat pengajuan permintaan Paten Penemuan trsebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari Penemuan terdahulu. Ini berarti pemeriksa paten harus menggunakan penemuan yang telah ada sebagai pembanding

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Thn 2001 bahwa Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

b. Syarat Langkah Inventif

Suatu penemuan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa Penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten, atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

c. Dapat Diterapkan Dalam Industri

Suatu penemuan dapa diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi, atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri dalam hal penemuan mengenai proses. Suatu penemuan harus dapat diterapkan untuk tujuan praktis, harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika penemuan itu dimaksudkan sebagai produk atau bagian ari produk, maka produk itu harus mampu dibuat.

Seperti dalam ketentuan UU No. 14 Thn 2001 Pasal 5 bahwa “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan”.

d. Paten Sederhana

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.(pasal 6). Syarat kebaruan pada penemuan tersebut terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia. Penemuan yang berupa produk memiliki nilai ekonomi karena memiliki nilai kegunaan praktis.

e. Penemuan Tidak Diberi Paten

Walaupun penemuan itu memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterpkan dalam industri, tidak semua penemuan itu dapat diberikan paten. Penemuan yang tidak diberi paten berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 pasal 7 adalah sebagai berikut :

    • proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
    • metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
    • teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
    • i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

  1. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a)      dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

b)      dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksudkan di atas hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. Dikecualikan pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia. Kecuali apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.yang hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

  1. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PATEN

Prosedur permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001:

1.  Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).

2.  Pemohon wajib melampirkan:

  1. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
  2. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
  3. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga);
  4. gambar, apabila ada : rangkap 3 (tiga);
  5. bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
  6. terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris rangkap 2 (dua);
  7. bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  8. bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  9. tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.

3.  Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut:

    1. setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
    2. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
  • dari pinggir atas : 2 cm
  • dari pinggir bawah : 2 cm
  • dari pinggir kiri : 2,5 cm
  • dari pinggir kanan : 2 cm
  • dari pinggir atas : 2,5 cm
  • dari pinggir bawah : 1 cm
  • dari pinggir kiri : 2,5 cm
  • dari pinggir kanan : 1 cm
    1. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
    2. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);
    3. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi  nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);
    4. pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
    5. tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
    6. gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
    1. seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
    2. setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain. Permohonan Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta)

  1. PENGALIHAN PATEN
  1. I.      Cara Pengalihan Paten

Cara pengalihan Paten diatur dalam pasal 66 – pasal 68 UU NO. 14 Tahun 2001. sebagai hak milik perseorangan, maka secara hukum, Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian tertulis; atau

e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Paten harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu. Segala bentuk pengalihan Paten wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.

Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Kecuali dalam hal pewarisan, hak sebagai pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan. Pengalihan hak wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.

  1. II.      Lisensi Paten

Perjanjian lisensi Paten diatur dalam pasal 69- pasal 87 UU No. 14 Tahun 2001.Ada 2 (dua) jenis pengaturan lisensi Paten, yaitu:

a. Lisensi Sukarela (voluntary license)

Lisensi Sukarela diatur dalam pasal 69 – pasal 73 No. 14 Thn 2001. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal, perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

b. Lisensi Wajib

Lisensi wajib diatur dalam pasal 74 – pasal 87 UU No. 14 Thn 2001. Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian

Paten dengan membayar biaya. Lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :

1) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;

2) mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan

3) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan

b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

  1. PEMBATALAN PATEN

Pembatalan Paten diatur dalam pasal 88 – passal 98 UU No. 14 Tahun 2001, berdasarkan pasal-pasal tesebut ada 3 (tiga) jenis pembatalan paten, yaitu :

a. Paten Batal Demi Hukum

Pembatalan Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

b. Pembatalan Paten Karena Permohonan.

Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan Paten tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.

c. Pembatalan Paten Karena Gugatan

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila :

• Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

• Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;

• pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.

PROSES UMUM PEROLEHAN HAK PATEN

Di Indonesia, paten dibedakan menjadi dua jenis atas dasar proses perolehan temuan yang didaftarkan. Yang pertama adalah paten biasa (P), diperuntukkan bagi temuan yang diperoleh melalui satu rangkaian penelitian ilmiah memenuhi unsur kebaruan, inventif, dan aplikasi industri, klaim boleh lebih dari satu, berlaku efektif selama 20 tahun, proses 4-5 tahun, dan biaya pemeliharaan paten lebih mahal. Yang kedua adalah paten sederhana (S), diperuntukkan bagi temuan sederhana memenuhi unsur kebaruan, klaim hanya boleh satu, berlaku efektif selama 10 tahun. proses 1-2 tahun, dan biaya pemeliharaan lebih murah. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang layak memperoleh Paten Sederhana adalah setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana, tetapi memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya (Pasal 6).

Perbedaan waktu yang mencolok dalam hal lamanya proses aplikasi paten, disebabkan oleh perbedaan proses pemeriksaan yang berbeda. Aplikasi paten sederhana dapat langsung masuk ke tahap pemeriksaan substantif setelah semua urusan administrasi pendaftaran memenuhi syarat (pengisian formulir, kelengkapan dokuman lampiran, dan pelunasan biaya pendaftaran). Sebaliknya, untuk proses paten biasa harus melalui tahapan publikasi usulan paten sebelum masuk ke tahap pemeriksaan substantif.

Menurut pengalaman penulis, yang mengurus perolehan hak paten secara langsung – tanpa bantuan konsultan paten – , beberapa langkah kunci yang perlu diperhatikan antara lain adalah: (i) Evaluasi internal terhadap kelayakan temuan untuk dipatenkan, (ii) Penyerahan hak temuan kepada instansi, (iii) Konsultasi dan pengambilan formulir aplikasi di Kantor Paten, (iv) Penyusunan deskripsi dan klaim temuan, (v) Pendaftaran/penyerahan aplikasi paten, dan (vi) Korespondensi kemajuan proses aplikasi. Selanjutnya, untuk mempercepat proses aplikasi paten beberapa langkah berikut ini dapat digunakan sebagai acuan.

(i) Materi temuan layak paten

Jenis temuan yang dapat dipatenkan adalah: (a) proses, (b) mesin, (c) manufaktur, (d) komposisi bahan, dan (e) perbaikan/modifikasi a-d. Temuan yang Iayak paten harus bersifat: (a) baru, (b) tidak umum, (c) bermanfaat, dan (d) berdayaguna. Guna menjamin peluang yang tinggi dalam perolehan hak paten, evaluasi perlu dilakukan dengan mengacu paten yang tetah diterbitkan dan yang sedang dalam proses. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan database yang ada di Kantor Paten dan/atau via internet.

(ii) Teknik penyajian aplikasi paten

Selain formulir baku yang diterbitkan oleh Kantor Paten, aplikasi paten dilengkapi dengan satu naskah yang disiapkan oleh pemohon dengan format baku. Naskah termaksud berupa deskripsi temuan yang diajukan dan berisi (a) judul temuan, (b) bidang teknik temuan, (c) latar belakang penemuan, (d) uraian lengkap penemuan, (c) ringkasan penemuan, (f) klaim, dan (g) abstrak. Hal utama yang perlu diingat bahwa paten merupakan perlindungan hukum, sehingga bahasa yang digunakan lebih mengarah ke bahasa hukum yang secara umum berbeda dengan bahasa ilmiah yang biasa digunakan oleh peneliti.

(iii) Perumusan klaim

Klaim dalam aplikasi paten dapat disebut sebagai butir terpenting dari seluruh isi aplikasi. Untuk paten biasa, klaim dapat lebih dari satu, sedang untuk paten sederhana, klaim hanya boleh satu. Karena klaim merupakan batasan ruang lingkup yang haknya dilindungi, maka perumusannya dengan bahasa hukum harus dilakukan secara cermat. Banyaknya klaim yang diajukan akan mengakibatkan biaya pemeliharaan paten tinggi. Sebaliknya, jika klaim terlalu sempit (sedikit), maka memudahkan para pesaing untuk menembus hak perlindungan dari temuan yang bersangkutan, dengan cara mengisi klaim yang tidak dimohon.

(iv) Monitoring status aplikasi

Setelah aplikasi diterima oleh Kantor Paten, kepada pemohon diberikan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini merupakan akses kunci dalam berkomunikasi dengan Kantor Paten. Pemantauan terhadap proses aplikasi perlu dilaksanakan secara berkala (tiap dua bulan) dan berkesinambungan guna memperoleh gambaran tingkat kemajuan proses dan masalah/kesalahan yang mungkin perlu segera diperbaiki oleh pemohon. Sesuai dengan pengalaman selama ini, pemantauan tersebut dapat dilakukan via telepon, surat, atau datang sendiri ke Kantor Paten.

Kesulitan pertama yang umum dihadapi oleh peneliti yang mengajukan hak paten atas temuannya adalah dalam hal pembuatan draft aplikasi paten. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan penggunaan bahasa teknis ilmiah oleh peneliti dalam pelaporan hasil penelitian atau publikasi dalam jurnal, sedang bahasa aplikasi paten banyak mengandung nuansa hukum. Namun, melalui beberapa kali latihan hal ini dapat dengan cepat diatasi.

PASAL TENTANG LINGKUP HAK PATEN

Subjek Paten

Pasal 10

(1)   Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

(2)   Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Pasal 11

Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Pasal 12

(1)       Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

(2)       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

(3)       Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.

(4)       Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:

  1. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
  2. persentase;
  3. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
    1. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
    2. bentuk lain yang disepakati para pihak;
    3. yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(5)       Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.

(6)       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

Pasal 13

(1)       Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.

(2)       Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

Pasal 15

(1)   Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.

(2)   Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.

(3)   Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.

(4)   Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

(5)   Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

•       Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

•       Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

•       Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

•       Syarat-syarat untuk dapat diberikan Paten :

a. Syarat Kebaruan

b. Syarat Langkah Inventif

c. Dapat Diterapkan Dalam Industri

•       Untuk beberapa ketentuan lain seperti pendaftaran paten, pengalihan paten, hak dan kewajiban pemegang paten, dan pembatalan paten, telah diatursecara rinci dalan Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir, Prof.Dr.,2001.Kajian Hukum Ekonomi Hak        Kekayaan Intelektual.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang         Paten

Goenadi, D.H. 1998. Pengalaman dalam Pengajuan Perlindungan Hak                    Milik Hasil Penelitian melalui Paten. Lokakarya Teknik pengajuan HaKI             Hasil Penelitian perguruan Tinggi, Jakarta 24-25 November 1998. 7 hal.

Goenadi, D.H., M. Herman, I.M. Sudharma & A.S. Duriat, 1998. Usulan               Pembentukan Kantor Kekayaan lntelektual dan Alih Teknologi – Badan                         Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Rapim (Diperluas) Badan               Litbang Pertanian, Jakarta 30 Oktober 1998. 25 hal.

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/hak-paten

http://wikipedia.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s